MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PPKN SISWA KELAS VIII SMP IT TAHFIDZIL QUR’AN TULUNGAGUNG PADA MATERI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI MODEL PROBLEM BASED LEARNING
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.10161864Kata Kunci:
Pemberantasan Korupsi, Model Problem Based Learning, SMP IT Tahfidzil Qur’anAbstrak
Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPPKn) dinilai siswa kelas VIII SMP IT Tahfidzil Qur’an Tulungagung pelajaran membosankan, membuat jenuh, karena mata pelajaran ini terkesan hafalan dan teoritik, apalagi dalam penyampaianya kurang varisasi sehingga siswa kurang paham dan hasil belajar siswa menurun rata-rata dibawah kreteria Ketuntasan Minimal (KKM). Oleh karena itu diperlukan metode pembelajaran yang mampu mengubah stigma buruk yang dianggap siswa. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi upaya pemberantasan korupsi pada mata pelajaran PPKn kelas VIII SMP IT Tahfidzil Qur’an Tulungagung. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa diatas, ada beberapa temuan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu: skor rata- rata aktivitas siswa yang relevan dengan pembelajaran PPKn sebesar 85,24%; Skor rata- rata aktivitas siswa yang kurang relevan dengan pembelajaran PPKn hanya sebesar 12,35%. Skor rerata pemahaman siswa tentang masalah korupsi sebesar 92,59% dan ketuntasan belajar sebesar 92,59%. Dari temuan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran PPKn pada materi pemberantasan Korupsi Siswa kelas VIII SMP IT Tahfidzil Qur’an Tulungagung dan menjadikan siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar.
Referensi
Agus S. (2007). PAIKEM; Teori dan Aplikasinya. Galang Press.
Arikunto, S. S. & Supardi. (2006). Penelitian Tindakan Kelas. Bina Aksara.
Aziz, A., Ahyan, S., & Fauzi, L. M. (2016). Implementasi model Problem Based Learning (PBL) dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa melalui Lesson Study. Jurnal Elemen, 2(1), 83–91.
Budimansyah, D. (2002). Model Pembelajaran dan Penelian Portofolio. PT. Genesindo.
Darmadi, H. (2020). Apa mengapa bagaimana pembelajaran pendidikan moral pancasila dan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn): Konsep dasar strategi memahami ideologi pancasila dan karakter bangsa. An1mage.
Kaelan, M. S. (2004). Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi. Penerbit Paradigma.
Lemhanas. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Gramedia Pustaka Umum.
Malian, S. dan M. & Suparman. (2003). Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. UII Press.
Mulyana, D. (2020). Meningkatkan Kemampuan Belajar Peserta Didik Melalui Teknik Kognitif Moral Dalam Perspektif Keberanian Berargumentasi Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(2), 20–30.
Nurhayati, E., Jayusman, J., & Ahmad, T. A. (2018). Implementasi Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Semarang. Indonesian Journal of History Education, 6(1), 21–30.
Octaria, D., & Sari, E. F. P. (2018). Peningkatan self-efficacy mahasiswa melalui Problem Based Learning (PBL) pada mata kuliah program linier. Jurnal Elemen, 4(1), 66–79.
Oktaviyanti, I., & Novitasari, S. (2019). Analisis Penerapan Problem Based Learning pada Mata Kuliah Pendidikan IPS. Musamus Journal of Primary Education, 2(1), 50–58.
Siregar, W. D., & Simatupang, L. (2020). Pengaruh model pembelajaran PBL terhadap aktivitas belajar dan hasil belajar siswa pada materi Asam Basa. Jurnal Inovasi Pembelajaran Kimia (Journal Of Innovation in Chemistry Education), 2(2), 91–96.
Sukaptiyah, S. (2015). Peningkatan hasil belajar PKN melalui model problem based learning pada siswa kelas VI SD Negeri 1 Mongkrong, Wonosegoro. Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 5(1), 114–121.
Tilaar, H. (2009). Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia. PT. Alumni.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Kategori
Lisensi
Hak Cipta (c) 2023 Miftakhul Arif Prasetya

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.













